sistem perencanaan pembangunan daerah. perencanaan pembangunan daerah, untuk itu di perlukan suatu sistem informasi perencanaan pembangunan daerah pada Kabupaten Pidie berbasis web dengan mamanfaatkan Database untuk penyimpanaan datanya. sistem perencanaan pembangunan daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, telah disusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik ABSTRAK: a. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8. 25 Tahun 2004. Menggunakan metode penelitian. pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang. (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 2. Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. Data Perencanaan Pembangunan Daerah. membuat judul penelitian “Intergovernmental Networks dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur”. SI RPD Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, namun pada. One important aspect for the success. Oct 4, 2014 · sistem perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan apbd tahun 2014. 10 Musrenbangdaerah merupakan instrumen dan mekanisme penting yang berfungsi menjaring dan mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan dari. Laju perkembangan pembangunan Kabupaten Malang yang semakin pesat, selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan beberapa permasalahan pembangunan, yang memerlukan penanganan serius, seperti permasalahan pemetaan, tata ruang, tata guna lahan, banjir, transportasi, serta masalah kelestarian lingkungan hidup dan sebagainya. Dalam hal ini inovasi perencanaan pembangunan daerah menjadi berbasis teknologi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang atau sebutan lain selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan msayarakat di tingkat pusat dan daerah. 17. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Ruang lingkup Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, terarah, dan bersasaran, diperlukan perencanaan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui. masyarakat um um, OPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. BUPATI SUMBAWA BARAT, Menimbang : bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu Membentuk Peraturan. Dikarenakan saat ini sedang masa pandemi Covid-19, maka Orientasi Perencanaan dilaksanakan dengan protokol kesehatan. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Undang-Undang No. BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas menganai sistem perencanaan pembangunan daerah, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Judul. 3 Maksud Dan Tujuan Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, Menimbang : a. masyarakat di tingkat daerah; 12. Masjudin Ashari, Wahyunadi, dan Hailuddin, Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara | 165 menjadi prioritas utama dalam penganggarannya dan bukan untuk. ABSTRAK: bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan. Menurut Sudianing & Seputra (2019) ada 2 hal penting yang disampaikan terkait SIPD, yaitu : 1) dalam. perencanaan pembangunan daerah dalam menciptakan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran yang meliputi hasil musrenbang dan RKPD ke dalam APBD. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RIDJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 5. 2. . penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada tingkat daerah. Pengertian Perencanaan Pembangunan Definisi dasar dari sebuah perencanaan yang mana diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tjokroamidjojo, 1984), sama halnya dengan definisi dari perencanaan. perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. A. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi dan dihapuskannya GBHN (Garis- Garis Besar Haluan Negara) yang. 3 Peningkatan kualitas. warga dalam proses perencanaan pembangunan daerah 2. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM INTEGRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,. bahwa atas. 2. (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan. Draft 28 Juli 2020Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E); Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 3 Seri A); MEMUTUSKAN :penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perencanaan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan di bagian administrasi pembangunan dan data elektronik Sek-retariat Daerah Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang menghambat perencanaan system pen-dataan dan pelaporan yang berbasis aplikasi. . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 V–5 No. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN. Riyadi dan Bratakusumah : perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau. Sedangkan Jenseen (1995) merekomendasikan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada,. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lemb aran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Konsep Perencanaan Pembangunan Nasional dalam UU No. Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah. Amanah dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun),. . 10. H. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber. ALUN-ALUN UTARA NO. pengaturan ini diharapkan untuk mampu menunjang dan mendorongterselenggaranya sistem informasi dan data pemerintahan. Dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun sistem perencanaan pembangunan yang ada di daerah belum menstandarkan informasi pemerintah daerah yang dianut dalam satu sistem yang saling berhubungan, hal ini menjadi dasar pembentukan kebijakan pemerintah daerah dan terkait sistem informasi pemerintahan yang telah terintegrasi menjadi satu. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Peraturan. Undang-Undang No. Musrenbang. Oleh: Adam Mulya Bunga Mayang, S. Capacity Building DPRD Kabupaten Garut-ADKASI; Aston Braga Hotel –Bandung, 20. 14 DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN. Penyelenggaraan pemerintahan daerah niscaya akan berhasil bilamana pemerintah daerah mamputentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan. Lokasi. Abstrack: Effectiveness Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Study on Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk 6: 2022: Berlaku: Detail: 8: Perusahaan Perseroan Daerah Minyak Dan Gas Bumi 7: 2022: Berlaku: Detail: 9:perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya serta antara pembangunan daerah dan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Arief D. Memahami unsur utama, ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan 3. perencanaan pembangunan daerah, untuk itu di perlukan suatu sistem informasi perencanaan pembangunan daerah pada Kabupaten Pidie berbasis web dengan mamanfaatkan Database untuk penyimpanaan datanya. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik ABSTRAK: a. Sistem Informasi. 7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dasar Pemikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Viewers also liked (20) perencanaan pembangunan nasional. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. PERANGKAT DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH Juan Antonio Pratama Kaiya NPP. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelaah dan mangkaji lebih dalam mengenai efektivitas SIPD dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan. Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan. Dampak besar yang dialami2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 8. Hal ini tidak hanya disebabkan adanya kemungkinan afiliasi partai politik yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah, namun karena adanya pemilu 2024. 1. Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Cimahi Septia Wahyuni1, Faiza Renaldi, Agus Komarudin Jurusan Informatika, Fakultas MIPA Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Indonesia 1septiawahyuni30@gmail. Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: T. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dokumentasi API . Oleh karena itu rencana pembangunan merupakan. Sistem perencanaan partisifatif tercipta apabila perencanaan tersebut sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrik masyarakat yang dalam proses penyusunannya benar-banar melibatkan masyarakat. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang. Dadang Solihin • 830 views. A. dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya system dapat mempermudah serta mempercepat Kantor Badan PerencanaanSistem Perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat di daerah; 258 14. Peraturan Menteri Dalam. E. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Pembangunan Daerah. Kementerian Dalam Negeri . Undang-Undang No. melahirkan otonomi daerah. Nov 10, 2019 · Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dae-SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi dan dihapuskannya GBHN (Garis-Garis Besar. tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota dan propinsi. Konsep Dasar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara, seluruh komponen bangsa. 050/173/SE/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Sinjai. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1. 2) Perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Pemerintah No. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. ISBN: 978-623-342-132-4. Sistem Informasi Perencanaan • Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPEDA) yaitu sebuah Aplikasi dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Jangka Panjang dan Menengah). 2. Manajemen Pembangunan Daerah. koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergi keterkaitan dan konsistensi Feb 8, 2021 · Proses Perencanaan. Menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak /pelaku (stakeholders). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah (1) satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan; (2) untuk menghasilkan rencana-rencana. 5K views•35 slides. Menegaskan hal itu, Subhany, SE, M. (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang. bahwa dalam perencanaan dan pembangunan. 1 Perancangan Arsitektur Sistem 2. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran; b. Perencanaan pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) RPJMD disusun dengan tahap: · Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan. anggaran pembangunan. Real Estate. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem. 4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004. dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor I Seri Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022. . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan tahun 2023. sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, respo n sif, efisien, efektif , akuntabel, pertisipatif, terukur , berkeadilan dan berkelanjutan ; c. , M. go. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara. dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 1 Alur Penyusunan RKPDSlide 1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan. 2. Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana. disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Ind onesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. Rencana Pembangunan Daerah, di dalam pasal 3 dinyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan satu. B. UU No. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : a. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri. Bab I Pendahuluan B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);. Pasca amandemen UUD 1945, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah dihapuskan. 3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.